Achmad Sarjono
SURABAYA – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (HIMAPOLINDO) 2022 kembali menyelenggarakan Rapat Evaluasi Nasional (RAVELNAS) VI dengan mengusung tema “Menakar Kompleksitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024” pada 4-6 September 2022. Kali ini, HIMA Ilmu Politik Universitas Airlangga (UNAIR) berkesempatan menjadi tuan rumah acara.
Salah satu rangkaian acara RAVELNAS VI adalah Seminar Nasional 2022 yang bertajuk “Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024”. Acara itu diadakan pada Minggu (4/9/2022), di Gedung Kuliah Bersama (GKB) Ruang 2.06 Kampus MERR (C) UNAIR. Seminar tersebut dihadiri oleh perwakilan HIMA Ilmu Politik yang beranggotakan 41 universitas baik negeri maupun swasta di Indonesia.
Kepala Departemen Ilmu Politik UNAIR Dr Dwi Windyastuti Budi Hendrarti Dra MA membuka seminar nasional secara simbolis dengan pemukulan gong. Selanjutnya, terdapat empat narasumber yang menyampaikan materi dalam seminar ini di antaranya Prof Ramlan Surbakti MA PhD, Guru Besar Ilmu Politik UNAIR; H Rahmat Muhajirin SH, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI); August Mellaz, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI; serta Fahrul Razi SIP MIP, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Prof Ramlan Surbakti MA PhD menyebut angka partisipasi Pemilu 2019 sudah memenuhi target yakni sebesar 81 persen. Sayangnya, rekapitulasi penghitungan hasil pemilu di Indonesia membutuhkan waktu paling lama di dunia sehingga berpotensi terjadi manipulasi. Rencana pemungutan suara elektronik atau e-voting sebagai solusi juga dinilai masih lemah dan membutuhkan dasar hukum.
“Bukan hanya demokrasi yang harus berdasarkan hukum, tetapi hukum juga harus demokratis. Apa artinya, proses pembuatan hukum mempertimbangkan aspirasi publik, ” tegas Mantan Ketua KPU Periode 2004-2007 itu.
Kemudian, H Rahmat Muhajirin SH menekankan bahwa Pemilu penting sekali untuk menentukan keputusan politik yang berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, lanjutnya, tantangan pemilu ke depan adalah terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia.
|
Baca juga:
Tony Rosyid: Pemilu Ditunda? No Way!
|
“Hal ini berkaitan dengan penambahan tiga provinsi baru hasil pemekaran Papua dan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, ” ungkapnya.
Narasumber berikutnya, August Mellaz menjelaskan visi Pemilu 2024 yang dimaknai sebagai sarana integrasi bangsa. KPU sendiri telah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda yang jumlahnya mencapai 60 persen.
Pada akhir, Fahrul Razi SIP MIP menyoroti upaya menekan tindakan politik uang agar terselenggara pemilu yang adil. Seminar ditutup dengan sesi tanya jawab membahas penerapan digitalisasi dan kesiapan logistik pemilu. Sebagai informasi tambahan, pemilu serentak akan diadakan pada 14 Februari 2024 mendatang.
Penulis: Sela Septi Dwi Arista
Editor: Nuri Hermawan
Updates 
